JAKARTA. Pemerintah mulai mewaspadai ancaman krisis pangan seiring bencana yang melanda beberapa negara ASEAN. Karena itulah, pemerintah menganggarkan dana cadangan risiko pangan jika terjadi krisis pangan dalam RAPBN 2012 sebesar Rp 2 triliun. Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp 41,9 triliun untuk kegiatan prioritas ketahanan pangan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengatakan, dalam penyusunan APBNP 2011 dan RAPBN 2012 pemerintah sudah memperhitungkan adanya risiko krisis energi dan krisis pangan ini. Nah, "Untuk dana antisipasi krisis pangan yang disiapkan pada saat ini sekitar Rp 2 triliun - Rp 3 triliun, dan untuk risiko fiskal sebesar Rp 15 triliun," jelasnya.
Sementara itu, dalam RAPBN 2012 pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 41,9 triliun yang digunakan untuk mencapai sasaran prioritas ketahanan pangan yang masuk di rencana kerja pemerintah tahun 2012 nanti. Dalam RAPBN 2012 disebutkan, anggaran ini akan dialokasikan untuk membiayai sekitar 29 program prioritas. Di antaranya, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp 4,1 triliun, peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan sebesar Rp 2,9 triliun dan pengelolaan sumber daya air sebesar Rp 8,2 triliun.
Di luar itu, dalam RAPBN 2012 pemerintah juga menyiapkan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 15,8 triliun. Dana ini disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan asumsi makro sebesar Rp 1,6 triliun, untuk stabilisasi harga pangan sebesar Rp 2 triliun, risiko lifting sebesar Rp 2 triliun, risiko kenaikan harga tanah (land capping) Rp 500 miliar, dan cadangan risiko lainnya sebesar Rp 9,8 triliun.
Agus bilang, ancaman krisis pangan ini sudah menjadi topik pembicaraan di dalam forum-forum kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral. Agus mencontohkan, topik krisis pangan menjadi bahan diskusi di forum G 20, di Asean, dan antar lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB.
Picu inflasi
Pengamat Ekonomi INDEF, Bustanul Arifin, mengatakan, bencana yang terjadi di beberapa negara Asia secara otomatis akan memicu krisis pangan. Pasalnya, jika terjadi kelangkaan suplai, maka harga pangan akan terdongkrak. "Jika krisis pangan terjadi, maka harga pangan akan naik dan pasti inflasi naik," jelasnya.
Hanya saja, mengenai besaran kenaikan inflasi akibat krisis pangan ini belum bisa diprediksi secara langsung. Yang jelas, ia bilang sekarang ini kontribusi harga pangan terhadap inflasi mencapai 5%. Nah, "Kalau nanti ada tekanan perdagangan dan kelangkaan pangan, bisa jadi kontribusi pangan terhadap inflasi lebih besar," kata Bustanul.
Hingga September lalu, laju inflasi tercatat sebesar 4,69%. Dalam hitungan Bustanul, inflasi Oktober tidak akan melambung tinggi. Tapi, ia mengingatkan adanya ancaman lonjakan inflasi pada dua bulan terakhir di tahun ini akibat datangnya musim paceklik.
Untuk antisipasi secara regional, Bustanul bilang pemerintah Indonesia sebagai ketua ASEAN harus mendorong terbentuknya inisiatif mengenai penyediaan cadangan beras bersama. "Perlu ditentukan dulu lembaga dan sistemnya seperti apa. Indonesia sebagai ketua ASEAN harus ada usaha untuk mendorong ini," tegasnya.
Catatan saja, beberapa waktu lalu negara-negara anggota ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan memunculkan inisiatif penyediaan cadangan beras bersama atau ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (UPTERR) sebesar 787.000 ton beras. Dari jumlah itu, Indonesia akan menyumbang pasokan beras sebesar 12.000 ton.
Cadangan beras ini nantinya bisa digunakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan jika terjadi kekurangan stok pangan yang mengakibatkan fluktuasi harga pangan meningkat dan harga pangan terus melambung.
Sumber : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1319447013/80817/Risiko-krisis-pangan-meningkat-pemerintah-siapkan-dana-cadangan-Rp-2-triliun-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar